SINGKIL – Selasa, 04 Februari 2025 | Mengawali bulan kedua di tahun 2025, Mahkamah Syar’iyah Singkil kembali menorehkan prestasi gemilang dalam manajemen keuangan negara. Dalam acara bertajuk "Stakeholder's Day dan Press Conference Kinerja APBN Periode Desember TA 2025" yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom, MS Singkil resmi diumumkan sebagai peraih Peringkat III Penghargaan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Acara yang diikuti oleh berbagai satuan kerja mitra KPPN ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga ruang transparansi publik mengenai realisasi anggaran negara di wilayah kerja setempat.

1. Prestasi KKP: Wujud Modernisasi Belanja Negara

Keberhasilan MS Singkil meraih Peringkat III dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah merupakan bukti nyata komitmen lembaga dalam mendukung program digitalisasi pembayaran pemerintah. Penggunaan KKP dinilai mampu meminimalisir penggunaan uang tunai (cashless society), meningkatkan keamanan transaksi, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tercatat dengan akurat dan transparan.

Sekretaris MS Singkil menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil disiplin kolektif dalam pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap teknologi. "Penghargaan ini memacu kami untuk terus mengoptimalkan instrumen keuangan modern demi efektivitas kinerja," ujarnya.

2. Press Conference Kinerja APBN Desember 2025

Dalam sesi Press Conference, dipaparkan secara mendetail realisasi belanja negara hingga akhir periode Desember Tahun Anggaran 2025. Forum ini menunjukkan bagaimana APBN bekerja sebagai sokongan utama pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Partisipasi MS Singkil dalam kegiatan ini menegaskan akuntabilitas instansi dalam mempertanggungjawabkan setiap alokasi dana yang diterima dari negara, yang digunakan untuk menunjang sarana prasarana serta layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

3. Sosialisasi Budaya Integritas: Peran Serta Masyarakat

Bagian yang tidak kalah penting dalam agenda ini adalah Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Budaya Integritas. Dalam sesi ini, ditekankan bahwa integritas instansi pemerintah tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengawasan dari masyarakat.

Poin Utama Sosialisasi Integritas:

• Pengawasan Publik: Masyarakat didorong untuk aktif memberikan masukan dan melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi.
• Edukasi Anti-Gratifikasi: Menegaskan kembali bahwa seluruh layanan publik di instansi pemerintah, termasuk di MS Singkil, harus bersih dari pungutan liar.
• Sinergi Ekosistem: Membangun ekosistem di mana penyedia barang/jasa dan masyarakat pengguna layanan memiliki frekuensi yang sama dalam menolak praktik koruptif.

Menuju 2025 yang Lebih Akuntabel

Melalui kegiatan Stakeholder's Day ini, MS Singkil kembali memperkuat posisinya sebagai instansi yang tidak hanya unggul secara administratif dan prestasi, tetapi juga terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Penghargaan Peringkat III KKP menjadi kado manis sekaligus beban tanggung jawab untuk terus meningkatkan performa di tahun anggaran berjalan.

Dengan semangat transparansi yang dipaparkan dalam Press Conference APBN, Mahkamah Syar’iyah Singkil mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal kinerja peradilan agar tetap bersih, melayani, dan tepercaya.